BENGKALIS , BURKAS.TOP — Isu kelangkaan serta antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bengkalis menjadi sorotan tajam legislatif. Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Kerja bersama instansi mitra untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan solusi atas permasalahan distribusi energi tersebut.
Rapat yang dilaksanakan pada Senin (13/07/2026) di Ruang Komisi III Kantor DPRD Bengkalis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi III Adihan, S.H.
Turut membersamai jalannya rapat, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, Anggota Komisi III Fakhtiar Qadri, S.Sos., M.AP., Kepala Dinas Perindag Zulpan beserta Sekretaris Disperindag Yoan Dema, S.IP., M.IP., Staf SDA Sugianto, serta jajaran pejabat terkait.
Dalam forum tersebut, Adihan menyampaikan bahwa Komisi III menaruh atensi tinggi terhadap pengawasan distribusi BBM dan telah membangun komunikasi dengan pihak Kementerian ESDM. Ia menekankan agar krisis energi di daerah tidak dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung memukul sektor perekonomian rakyat.
“Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali, karena masyarakat yang menjadi korban. Mobilitas perekonomian di Kabupaten Bengkalis akan terhambat jika permasalahan BBM tidak segera kita selesaikan,” ujar Adihan.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Disperindag Zulpan memaparkan bahwa tata niaga BBM diatur ketat oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang juga melarang aktivitas penjualan eceran di tengah masyarakat.
Zulpan mengakui, usulan penambahan kuota maupun pembangunan SPBU baru di Kabupaten Bengkalis masih terkendala regulasi dari Kementerian ESDM dan BPH Migas. Meski demikian, pihaknya memastikan upaya pencarian solusi tetap berjalan di tengah batasan aturan yang ada.
Sebagai langkah taktis menghadapi kebuntuan regulasi, Anggota Komisi III Fakhtiar Qadri mendorong mitra kerja agar segera menyiapkan data pendukung yang valid sebelum mendatangi PT Pertamina Niaga.
Data strategis yang diminta untuk segera dilengkapi meliputi Pemetaan titik koordinat jarak riil antara tiap desa dan SPBU terdekat dan Pendataan jumlah keseluruhan kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis.
“Kami membutuhkan data koordinat jarak dari masing-masing desa ke SPBU terdekat, sehingga ini bisa menjadi bahan argumentasi kita bahwa kondisi kita memiliki banyak desa yang jaraknya sangat jauh dengan SPBU. Dengan demikian diharapkan dapat ditambah lagi pembangunan SPBU agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk mendapatkan BBM,” jelas Fakhtiar Qadri.
Menutup jalannya rapat, Wakil Ketua II DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, kembali menegaskan agar seluruh pihak serius memperkuat instrumen data tersebut. Penguatan data ini dinilai krusial agar pengajuan penambahan kuota BBM dapat disetujui, sehingga fenomena antrean panjang yang merugikan masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat segera diakhiri. (Wahyu/Inf)
