DUMAI, BURKAS.TOP – Rapat paripurna penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota Dumai Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026), menjadi forum penting dalam menguji sejauh mana efektivitas kebijakan Pemko Dumai selama satu tahun terakhir.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota H. Paisal menerima secara resmi catatan-catatan strategis yang dihasilkan oleh Pansus setelah bekerja maraton sejak awal Maret lalu. Proses ini menegaskan fungsi pengawasan (oversight) DPRD terhadap eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
Evaluasi Berbasis Realita
Laporan Pansus yang dibacakan oleh Muhammad Dochlas Manurung mencerminkan potret capaian pembangunan tahun 2025. Meski secara umum dinilai positif, Pansus memberikan penekanan khusus pada perlunya penyesuaian strategi pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Paisal menangkap sinyal tersebut dengan responsif. Ia secara terbuka mengakui perlunya “pembersihan” target PAD agar tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan proyeksi yang berbasis pada potensi riil di lapangan. Rencana digitalisasi sektor jasa dan pariwisata yang dicanangkan Wali Kota menjadi langkah konkret untuk meminimalisir kebocoran pendapatan.
Sinergi untuk Pelayanan Publik
Poin menarik dalam rapat ini adalah sinkronisasi pandangan antara legislatif dan eksekutif mengenai tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Wali Kota menegaskan bahwa rekomendasi Pansus bukan sekadar kritik, melainkan guideline (panduan) bagi pemerintah untuk menajamkan postur APBD agar lebih pro-rakyat.
“Ini adalah bagian dari checks and balances yang sehat. Masukan dari dewan membantu kami untuk tetap berada di jalur yang benar dalam melayani masyarakat,” ujar Paisal dalam sambutannya.
Langkah ke Depan
Penyampaian hasil LKPj ini bukan akhir dari proses, melainkan awal bagi Pemko Dumai untuk melakukan restrukturisasi kebijakan di sisa masa anggaran. Publik kini menanti bagaimana rekomendasi strategis Pansus tersebut diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan—mulai dari kemudahan akses kesehatan hingga kemandirian ekonomi UMKM.
Sinergi antara Pemko dan DPRD Dumai dalam rapat ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika politik lokal, kepentingan masyarakat tetap menjadi kompas utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. (*/Adv)
