Dukung Penyaluran Bantuan, Kemendagri Imbau Daerah Terdampak Bencana Tetapkan Status Tanggap Darurat

- Penulis

Senin, 6 Mei 2024 - 08:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BURKAS.TOP, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) yang daerahnya terdampak bencana untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan.

Diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diimbau untuk mencontoh langkah Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir.

“Kepada teman-teman kepala daerah, bila terjadi bencana apa pun yang mengakibatkan gangguan dari pasokan pangan, agar menetapkan status darurat bencananya segera, dan dapat menghubungi Badan Pangan Nasional,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Selain itu, Tomsi juga menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Dirinya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan. “Begitu [pompa] terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” terangnya.

Baca Juga :  Sambut Hari Jadi Humas Polri Ke-73, Bidhumas Polda Bali Gelar Donor Darah*

Di lain sisi, dalam kesempatan itu, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Hal itu terutama terhadap komoditas yang pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga para importir.

Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono.

Selain itu hadir pula narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya yang terhubung secara daring. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementan, Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
Puspen Kemendagri **Apoan

Berita Terkait

Operasional Tambang Berizin di Kampar Dievaluasi, Tim Gabungan Tekankan Kepatuhan terhadap Regulasi
Cegah Tambang Ilegal, Masyarakat Diminta Aktif Laporkan Aktivitas Mencurigakan
9 Dampak Positif Dapur MBG Sahabat Mulia bagi Ekonomi Warga Bengkalis
Polemik PT Asiana Gasindo: Warga Pertanyakan Klaim Pengolahan Limbah B3 Jadi Batu Bata
Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bengkalis Disorot PWMOI
‎BNI Pertahankan Rating ESG Global, Kredit Sektor Hijau Terus Tumbuh
DPD PWMOI Bengkalis Mengelar Hiburan Rakyat di Ujung Bulan Mei
Perkuat Sektor Ekonomi Kerakyatan, Bupati Bengkalis Sahkan Perda Pemberdayaan Usaha Mikro

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:34 WIB

Operasional Tambang Berizin di Kampar Dievaluasi, Tim Gabungan Tekankan Kepatuhan terhadap Regulasi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:26 WIB

Cegah Tambang Ilegal, Masyarakat Diminta Aktif Laporkan Aktivitas Mencurigakan

Kamis, 11 Juni 2026 - 07:48 WIB

9 Dampak Positif Dapur MBG Sahabat Mulia bagi Ekonomi Warga Bengkalis

Minggu, 7 Juni 2026 - 10:55 WIB

Polemik PT Asiana Gasindo: Warga Pertanyakan Klaim Pengolahan Limbah B3 Jadi Batu Bata

Minggu, 7 Juni 2026 - 09:25 WIB

Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bengkalis Disorot PWMOI

Berita Terbaru