DPRD Kampar Sorot Tunda Bayar 63 Milliar Pada LKPJ Bupati Tahun 2024

- Penulis

Rabu, 9 April 2025 - 21:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BURKAS.TOp, KAMPAR |– DPRD Kampar dari Fraksi PPP dan PKS menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 pada rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kampar, Rabu (9/4/2025).

Sorotan ini muncul dari juru bicara Fraksi PPP PKS Hendri Domo dalam rapat paripurna penyampaian pandangan Fraksi – Fraksi.

“Tentunya dari fraksi PPP PKS berpendangan pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama tentu dalam hal ini tujuannya kepada pemerintah daerah,” ujar Hendri.

Adapun hal yang menjadi catatan bagi Fraksi PPP PKS antara lain, Hendri Domo menjelaskan soal tunda bayar lebih kurang Rp63 miliar meskipun sudah dijanjikan Bupati untuk segera diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini, selain itu adalah persoalan gaji (honor) para guru PDTA yang masih belum dibayarkan.

“Kita berharap agar soal tunda bayar ini sebesar Rp63 miliar ini walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah ini sebuah harapan bagi dunia kontraktor agar pertengahan tahun ini segera diselesaikan, begitu juga dengan gaji (honor) guru PDTA yang masih belum dibayarkan dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama,” jelas Hendri.

Baca Juga :  Berkumpul di IKN, H Paisal Bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia Dapat Arahan Presiden Jokowi

Selain Fraksi PPP PKS yang menyoroti tunda bayar, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB juga menyoroti tunda bayar dalam pandangan fraksi ini.

Di sisi lain Fraksi PPP PKS juga menyoroti adanya Plt Kepala Desa yang ditunjuk tidak berdomisili di daerah tersebut sehingga menganggu pelayanan terhadap masyarakat, masih banyaknya jalan menuju desa wisata yang belum memadai atau mendapat bantuan perbaikan.

Salah satunya menuju desa wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang notabene dekat dengan Kota Pekanbaru.

Fraksi PPP PKS juga menyoroti masih banyaknya Plt kepala sekolah yang dirasa cukup berdampak pada pencairan dan pengunaan dana BOS yang dapat mengganggu roda pendidikan di tingkat menengah dan dasar.

“Kita berharap agar seluruh pandangan fraksi PPP PKS dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah sehingga ada jawaban dan solusi yang konkrit untuk kemajuan Kabupaten Kampar yang kita cintai,” tegas politisi PKS Kampar ini.  (**/Adv)

Berita Terkait

Disambut Arak-arakan Adat Melayu, DPRD Bengkalis Sukses Gelar Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-514
Banggar DPRD Bersama Pemkab Bengkalis Tuntaskan Pembahasan Ranperda APBD TA 2025 Secara Komprehensif
Paripurna DPRD Bengkalis Ketok Palu Setujui E-Ticketing RoRo, Target Rilis Bertepatan Hari Perhubungan Nasional
DPRD Bengkalis dan PUPR Riau Rancang Strategi Pembangunan 2027: Prioritaskan Abrasi dan Air Bersih
DPRD Bengkalis Dorong Percepatan Pilkades 2027 dan Kepastian Tapal Batas Desa
DPRD Bengkalis Pertanyakan Distribusi BBM, Tekankan Validitas Data untuk Solusi Jangka Panjang
DPRD Bengkalis dan Disnakertrans Riau Kebut Pembahasan Ranperda Jamsostek Guna Maksimalkan Hak Pekerja
Karakteristik Wilayah Kepulauan Jadi Perhatian, Pansus III DPRD Bengkalis Gali Referensi KLA di Batam

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 22:10 WIB

Disambut Arak-arakan Adat Melayu, DPRD Bengkalis Sukses Gelar Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-514

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:51 WIB

Banggar DPRD Bersama Pemkab Bengkalis Tuntaskan Pembahasan Ranperda APBD TA 2025 Secara Komprehensif

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:23 WIB

Paripurna DPRD Bengkalis Ketok Palu Setujui E-Ticketing RoRo, Target Rilis Bertepatan Hari Perhubungan Nasional

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:04 WIB

DPRD Bengkalis dan PUPR Riau Rancang Strategi Pembangunan 2027: Prioritaskan Abrasi dan Air Bersih

Senin, 13 Juli 2026 - 19:35 WIB

DPRD Bengkalis Dorong Percepatan Pilkades 2027 dan Kepastian Tapal Batas Desa

Berita Terbaru