DPRD Kampar Sorot Tunda Bayar 63 Milliar Pada LKPJ Bupati Tahun 2024

- Penulis

Rabu, 9 April 2025 - 21:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BURKAS.TOp, KAMPAR |– DPRD Kampar dari Fraksi PPP dan PKS menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 pada rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kampar, Rabu (9/4/2025).

Sorotan ini muncul dari juru bicara Fraksi PPP PKS Hendri Domo dalam rapat paripurna penyampaian pandangan Fraksi – Fraksi.

“Tentunya dari fraksi PPP PKS berpendangan pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama tentu dalam hal ini tujuannya kepada pemerintah daerah,” ujar Hendri.

Adapun hal yang menjadi catatan bagi Fraksi PPP PKS antara lain, Hendri Domo menjelaskan soal tunda bayar lebih kurang Rp63 miliar meskipun sudah dijanjikan Bupati untuk segera diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini, selain itu adalah persoalan gaji (honor) para guru PDTA yang masih belum dibayarkan.

“Kita berharap agar soal tunda bayar ini sebesar Rp63 miliar ini walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah ini sebuah harapan bagi dunia kontraktor agar pertengahan tahun ini segera diselesaikan, begitu juga dengan gaji (honor) guru PDTA yang masih belum dibayarkan dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama,” jelas Hendri.

Baca Juga :  Pj Sekda Fahdiansyah Meminta Perusahaan di Kuansing Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Selain Fraksi PPP PKS yang menyoroti tunda bayar, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB juga menyoroti tunda bayar dalam pandangan fraksi ini.

Di sisi lain Fraksi PPP PKS juga menyoroti adanya Plt Kepala Desa yang ditunjuk tidak berdomisili di daerah tersebut sehingga menganggu pelayanan terhadap masyarakat, masih banyaknya jalan menuju desa wisata yang belum memadai atau mendapat bantuan perbaikan.

Salah satunya menuju desa wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang notabene dekat dengan Kota Pekanbaru.

Fraksi PPP PKS juga menyoroti masih banyaknya Plt kepala sekolah yang dirasa cukup berdampak pada pencairan dan pengunaan dana BOS yang dapat mengganggu roda pendidikan di tingkat menengah dan dasar.

“Kita berharap agar seluruh pandangan fraksi PPP PKS dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah sehingga ada jawaban dan solusi yang konkrit untuk kemajuan Kabupaten Kampar yang kita cintai,” tegas politisi PKS Kampar ini.  (**/Adv)

Berita Terkait

Bupati Zukri Kawal Proyek Kabel Bawah Laut, Targetkan Kuala Kampar Terang 24 Jam
Tekan Risiko Karhutla 2026, Bupati Kampar Instruksikan Tim Siaga Desa Perkuat Patroli
Apresiasi Program CSR, Ahmad Yuzar Harap BRK Syariah Perluas Layanan ke Desa
Lantik Pejabat Promosi, Bupati Afni: ASN Harus Profesional dan Jadi Garda Terdepan Informasi
Memperjuangkan Hak Fiskal Daerah, Plt Gubri Apresiasi Upaya Bupati Siak
Bupati Afni Hadiri Rakor Operasi Lancang Kuning 2026 demi Kelancaran Mudik
Nikah Massal Gratis Pemko Pekanbaru Sudah Didaftar 43 Calon Pasutri
Menguatkan Persatuan, Pawai Taaruf MTQ Pekanbaru Tampilkan Ragam Budaya

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 22:39 WIB

Bupati Zukri Kawal Proyek Kabel Bawah Laut, Targetkan Kuala Kampar Terang 24 Jam

Selasa, 7 April 2026 - 21:48 WIB

Tekan Risiko Karhutla 2026, Bupati Kampar Instruksikan Tim Siaga Desa Perkuat Patroli

Sabtu, 4 April 2026 - 22:04 WIB

Apresiasi Program CSR, Ahmad Yuzar Harap BRK Syariah Perluas Layanan ke Desa

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:37 WIB

Lantik Pejabat Promosi, Bupati Afni: ASN Harus Profesional dan Jadi Garda Terdepan Informasi

Rabu, 11 Maret 2026 - 23:00 WIB

Memperjuangkan Hak Fiskal Daerah, Plt Gubri Apresiasi Upaya Bupati Siak

Berita Terbaru