DUMAI, BURKAS.TOP – Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai, Senin (4/5/2026), menjadi tonggak transisi masa kerja legislatif. Dengan menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III, lembaga perwakilan rakyat ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama empat bulan terakhir.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Sugiyarto serta jajaran Forkopimda ini bukan sekadar agenda rutin administratif. Di dalamnya, tersimpan laporan-laporan hasil reses yang menjadi potret langsung kebutuhan warga di lapangan.
Menerjemahkan Aspirasi Menjadi Tindakan
Selama masa persidangan kedua (Januari–April 2026), DPRD Dumai telah melalui serangkaian proses deliberasi yang intensif. Tercatat 10 kali rapat paripurna dan puluhan rapat komisi serta pansus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab legislasi dan pengawasan.
“Setiap rapat yang kami laksanakan adalah upaya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai jalur, dan yang paling utama, sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Agus Miswandi dalam sambutannya.
Agenda penyerahan laporan reses dan hasil kunjungan kerja komisi dari fraksi-fraksi kepada pimpinan DPRD, yang kemudian dilanjutkan kepada Pemerintah Kota, menjadi simbol “serah terima” amanah. Laporan ini merupakan kumpulan keresahan, usulan, dan kebutuhan warga yang kini harus diterjemahkan pemerintah daerah ke dalam program pembangunan yang konkret.
Menyongsong Masa Persidangan III
Memasuki periode Mei hingga Agustus 2026, tantangan bagi DPRD Dumai semakin dinamis. Dengan agenda yang sudah tersusun rapi—mulai dari pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) hingga rapat dengar pendapat komisi—dewan bersiap untuk kembali menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realita di masyarakat.
Bagi warga Dumai, masa persidangan baru ini adalah harapan baru. Harapan agar setiap keputusan yang diambil di ruang-ruang rapat dewan nantinya dapat membawa dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik yang lebih prima. (*/Adv)
