DPRD Kampar Sorot Tunda Bayar 63 Milliar Pada LKPJ Bupati Tahun 2024

- Penulis

Rabu, 9 April 2025 - 21:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BURKAS.TOp, KAMPAR |– DPRD Kampar dari Fraksi PPP dan PKS menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 pada rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kampar, Rabu (9/4/2025).

Sorotan ini muncul dari juru bicara Fraksi PPP PKS Hendri Domo dalam rapat paripurna penyampaian pandangan Fraksi – Fraksi.

“Tentunya dari fraksi PPP PKS berpendangan pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama tentu dalam hal ini tujuannya kepada pemerintah daerah,” ujar Hendri.

Adapun hal yang menjadi catatan bagi Fraksi PPP PKS antara lain, Hendri Domo menjelaskan soal tunda bayar lebih kurang Rp63 miliar meskipun sudah dijanjikan Bupati untuk segera diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini, selain itu adalah persoalan gaji (honor) para guru PDTA yang masih belum dibayarkan.

“Kita berharap agar soal tunda bayar ini sebesar Rp63 miliar ini walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah ini sebuah harapan bagi dunia kontraktor agar pertengahan tahun ini segera diselesaikan, begitu juga dengan gaji (honor) guru PDTA yang masih belum dibayarkan dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama,” jelas Hendri.

Baca Juga :  Kolaborasi Baru: H. Syafrizal Resmi Nakhoda DPRD Pelalawan 2024–2029

Selain Fraksi PPP PKS yang menyoroti tunda bayar, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB juga menyoroti tunda bayar dalam pandangan fraksi ini.

Di sisi lain Fraksi PPP PKS juga menyoroti adanya Plt Kepala Desa yang ditunjuk tidak berdomisili di daerah tersebut sehingga menganggu pelayanan terhadap masyarakat, masih banyaknya jalan menuju desa wisata yang belum memadai atau mendapat bantuan perbaikan.

Salah satunya menuju desa wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang notabene dekat dengan Kota Pekanbaru.

Fraksi PPP PKS juga menyoroti masih banyaknya Plt kepala sekolah yang dirasa cukup berdampak pada pencairan dan pengunaan dana BOS yang dapat mengganggu roda pendidikan di tingkat menengah dan dasar.

“Kita berharap agar seluruh pandangan fraksi PPP PKS dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah sehingga ada jawaban dan solusi yang konkrit untuk kemajuan Kabupaten Kampar yang kita cintai,” tegas politisi PKS Kampar ini.  (**/Adv)

Berita Terkait

Soal Bansos Tumpang Tindih, Komisi II DPRD Kampar Bakal Konsultasi ke Kemensos
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Wakil Ketua DPRD Kampar Kawal Sosialisasi Germas di Tambang
Perkuat Sektor Ekonomi Kerakyatan, Bupati Bengkalis Sahkan Perda Pemberdayaan Usaha Mikro
Fokus Penguatan Fiskal Daerah, Pemkab Bengkalis Ikuti Musrenbang RKPD Riau 2027
Matangkan Persiapan Jambore Nasional, Bupati Kasmarni Dukung Penuh Agenda Kwarcab Pramuka
Tuntut Tanggung Jawab atas Kematian Ikan Keramba, Komisi IV DPRD Kampar Tekan Perusahaan
Fokus Penguatan Ekonomi Desa, Bupati Kasmarni: KDKMP Harus Jadi Penggerak Produktif Masyarakat
Raih Predikat “Sangat Baik” dari Kemendagri, Bupati Kasmarni: Bukti Nyata Reformasi Layanan Kependudukan di Bengkalis

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 19:08 WIB

Soal Bansos Tumpang Tindih, Komisi II DPRD Kampar Bakal Konsultasi ke Kemensos

Minggu, 7 Juni 2026 - 21:19 WIB

Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Wakil Ketua DPRD Kampar Kawal Sosialisasi Germas di Tambang

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:24 WIB

Perkuat Sektor Ekonomi Kerakyatan, Bupati Bengkalis Sahkan Perda Pemberdayaan Usaha Mikro

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:53 WIB

Fokus Penguatan Fiskal Daerah, Pemkab Bengkalis Ikuti Musrenbang RKPD Riau 2027

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:21 WIB

Matangkan Persiapan Jambore Nasional, Bupati Kasmarni Dukung Penuh Agenda Kwarcab Pramuka

Berita Terbaru