DUMAI, BURKAS.TOP – Upaya Pemerintah Kota Dumai untuk memetakan masa depan pembangunan daerah memasuki tahapan krusial. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang digelar Selasa (14/4/2026) di Balai Sri Bunga Tanjung, Pemko Dumai merumuskan skala prioritas untuk tahun anggaran 2027.
Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin administratif. Forum ini menjadi titik temu antara visi pemerintah, aspirasi masyarakat melalui legislatif, dan sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan, mulai dari provinsi hingga pusat.
Menyelaraskan Visi Pembangunan
Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS, dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan masa depan harus bersifat inklusif. Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan daerah sangat bergantung pada seberapa jauh rencana tersebut mampu memadukan kebutuhan nyata masyarakat dengan koridor kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Riau.
“Sinergi adalah harga mati. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan di 2027 nantinya benar-benar lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat dan memiliki kualitas output yang terukur,” ujar Paisal.
Integrasi Data dan Kebijakan
Guna menjaga akurasi perencanaan, Musrenbang kali ini menyajikan lima paparan teknis yang komprehensif, mencakup:
Arah Pembangunan: Pemetaan prioritas RKPD 2027 oleh Bappeda Dumai.
Kemandirian Fiskal: Proyeksi pendapatan oleh Bapenda dan kebijakan belanja/transfer dana oleh BPKAD.
Representasi Masyarakat: Pengintegrasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai aspirasi rakyat.
Sinkronisasi Wilayah: Penyelarasan agenda pembangunan Dumai dengan agenda strategis Provinsi Riau.
Pentingnya Kualitas Perencanaan
Keterlibatan pimpinan legislatif, yakni Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, SAB, menunjukkan adanya kesepahaman politik dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Integrasi aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD menjadi jaminan bahwa rencana kerja 2027 memiliki legitimasi sosial yang kuat.
Melalui Musrenbang ini, Pemko Dumai menargetkan terciptanya dokumen rencana kerja yang tidak hanya formalitas, melainkan menjadi panduan teknis yang tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Dumai pada 2027 mendatang. (*/Adv)
